PETALING JAYA (THE STAR/ASIA NEWS NETWORK) – RUU anti-hopping yang diusulkan Malaysia akan diajukan ketika Parlemen memulai pertemuan yang dijadwalkan pada 18 Juli ini.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memutuskan bahwa “tidak perlu bagi pemerintah untuk mengadakan sidang Parlemen satu hari khusus untuk mengajukan RUU Konstitusi (Amandemen) 2022 terkait dengan larangan berpindah partai oleh anggota Majelis Rendah Parlemen,” Menteri di Departemen Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (9 Juni).
Dia mengutip beberapa alasan mengapa Perdana Menteri memutuskan untuk tidak mengadakan sidang satu hari khusus untuk mengajukan amandemen Konstitusi pada minggu pertama bulan Juli seperti yang diusulkan oleh Komite Khusus Parlemen (PSSC).
Di antaranya adalah biaya penyelenggaraan sidang khusus dan absennya Anggota Parlemen (MP) yang akan berada di luar negeri untuk pekerjaan resmi.
“Secara keseluruhan, kerajaan perlu menanggung anggaran kos RM1.07 juta (S $ 335,160), tidak termasuk kos operasional, jika sidang khas diadakan untuk kedua-dua Majlis Bawah dan Atas,” katanya.
Selain itu, ia mencatat bahwa beberapa anggota parlemen akan berada di luar negeri jika pertemuan diadakan pada minggu pertama bulan Juli seperti yang diusulkan oleh PSSC.
“Sebagai contoh, komite khusus keuangan dan ekonomi termasuk komite keamanan akan pergi antara awal dan pertengahan Juli,” tambahnya.
Datuk Seri Wan Junaidi juga mencatat bahwa pertemuan Parlemen yang akan datang telah dijadwalkan akan dimulai pada 18 Juli.
Dia mengatakan RUU yang diusulkan akan diajukan pada pertemuan dan meyakinkan bahwa cukup waktu akan diberikan untuk berdebat dan mengesahkan undang-undang yang diusulkan.
Pada hari Rabu, Wan Junaidi mengumumkan bahwa PSSC telah menyelesaikan rancangan undang-undang yang diusulkan untuk persetujuan Kabinet termasuk rekomendasi untuk mengadakan sidang satu hari khusus pada minggu pertama bulan Juli untuk tujuan tersebut.
Majelis Rendah Parlemen dijadwalkan bertemu dari 18 Juli hingga 4 Agustus.
Selasa lalu (2 Juni), Wan Junaidi mengumumkan bahwa undang-undang anti-hopping yang diusulkan akan dilaksanakan melalui RUU Konstitusi (Amandemen) 2022.
Dia mengatakan bahwa tidak perlu undang-undang khusus yang terpisah untuk menangani lompatan partai.
Jika disahkan, undang-undang anti hopping dapat diberlakukan pada awal September.
Di antara amandemen yang diusulkan adalah bahwa pemilihan sela akan diadakan dalam waktu 60 hari jika seorang anggota parlemen beralih partai atau secara sukarela mengundurkan diri dari partainya.
Juga akan diubah adalah Pasal 10 Konstitusi Federal tentang kebebasan berserikat, upaya untuk mencegah partai melompat.